Tentang PPK

Panitia Pemilihan

Paragraf I

PPK

1. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan  pemilu di tingkat kecamatan.
2. PPK berkedudukan  di ibu kota kecamatan.
3. PPK dibentuk oleh KPU l(abupaten/Kota.  paling lambat 6  (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan  paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
4. Dalam hal terjadi penghihrngan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan pemilu  lanjutan, masa ke6a kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan  suara.

Pasal 52

1. Anggota PPK sebanyak 3 (figa) orang berasal dari tokoh masyarakat  yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan  oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan  keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
4. Dalam menjalankan  tugasnya,  PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi  persyaratan.
5. PPK melalui KPU  lkbupaten/Kota mengusulkan  3 (tiga) nama calon sekretaris  PPK kepada bupati/walikota  untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan  I  (satu) nama sebagai sekretaris  PPK dengan keputusan bupati/walikota.